Breaking News

Terkait Raqan Pertanggungjawaban APBK Banda Aceh, Ini Catatan dari Fraksi PKS

Terkait Raqan Pertanggungjawaban APBK Banda Aceh, Ini Catatan dari Fraksi PKS
Irwansyah, ST - Anggota Fraksi DPRK Banda Aceh

BANDA ACEH -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRK Banda Aceh turut memberikan masukan dan saran sebagai catatan untuk perbaikan kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh di masa mendatang. Sabtu, 26 Juni 2021.

Hal tersebut di sampaikan langsung oleh Anggota Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Irwansyah,ST dalam pernyataannya terkait Rancangan Qanun (Raqan) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRK Banda Aceh, Jumat, 25 Juni 2021.

Dalam kesempatan itu ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Irwansyah,ST. Pertama terkait dengan wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Sembako dan Pendidikan, yang rencananya akan dilakukan oleh pemerintah melalui revisi aturan perpajakan.

Menurutnya, pemerintah seharusnya peka dan memiliki perasaan peduli dengan kondisi bangsa saat ini, dimana dalam masa pandemi Covid-19 ini ekonomi masyarakat saat ini dalam kedaan terpuruk.

Ini ditujukan dengan rendahnya daya beli masyarakat akibat berkurangnya pendapatan. Apalagi jika ditambah beban dengan adanya pemberlakuan Pajak Penambahan Nilai (PPN), tutur Eks Presiden Mahasiswa USK itu.

Fraksi PKS menilai bahwa wacana pengenaan PPN yang dikeluarkan pemerintah tidak sinkron dengan upaya pemulihan ekonomi secara nasional, dan mendorong usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Ia mengatakan, seharusnya dicari sumber-sumber pembiayaan pendapatan untuk mengalokasikan APBN, jangan hanya sekedar mengutip pajak kepada pelaku usaha menengah kebawah, tegasnya.

Anehnya, masyarakat di satu sisi dipungut pajak, sementara pengusaha besar di berikan amnesti pajak untuk barang mewah.

Irwansyah juga meminta kepada saudara Walikota Banda Aceh untuk mengedepankan kreativitas, inovasi, efektifitas dan efesiensi dalam perencanaan program pembangunan melalui optimalisasi Manajerial dan Sumber Daya manusia yang mapan di OPD lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Seperti melakukan pemutakhiran system pungutan lainnya yang dapat meningkatkan PAD Kota Banda Aceh. Sebagai contoh, misalnya kita melakukan inovasi terhadap tagihan Retribusi Sampah, dengan menyandingkan tagihannya pada tagihan listrik. Hal ini sudah kita lakukan dalam pungutan pajak penerangan jalan. Demikian halnya dengan retribusi APAR, perlu kita remajakan regulasi, dengan menyandingkan syarat pengisian APAR dengan syarat memperpanjang izin usaha. Sehingga semua unit usaha dipastikan memiliki APAR (racun api) yang juga dibutuhkan untuk keselamatan kerja mereka, kata Irwansyah.

Selain itu, Ia juga menyarankan proses pembangunan Gedung Sekretariat Lembaga Keistimewaan di Kota Banda Aceh dapat menjaga marwah dan wibawa kelembagaan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh agar diupayakan terpisah dengan bangunan Gedung kesekretariatan Lembaga Keistimewaan lainnya.

Selain itu Irwansyah juga meminta, kepada Walikota Banda Aceh dan jajarannya untuk serius dan memperjelas orientasi kerja Tim Terpadu Penegakkan Pelaksanaan Syariat Islam (T2PSI) Kota Banda Aceh yang sudah dibentuk agar benar - benar memiliki taring untuk penegakkan Syariat Islam di kota Banda Aceh.

Soal Baitul Mal Kota Banda Aceh, Irwan meminta lebih optimal dan kreativ dalam upaya pengumpulan dan penyaluran ZIS di kota Banda Aceh sehingga dapat mendukung  peningkatan target pengumpulan serta penyaluran ZIS yang tepat waktu dan sasaran penerima demi mewujudkan kesejahteraan warga kota Banda Aceh.

Fraksi PKS juga turut apresiasi atas kinerja Dinas SATPOL PP WH yang terus berkomitmen dalam penegakkan syariat islam dengan gencarnya upaya preventif dilokasi lokasi rawan pelanggaran syariat islam, kami meminta saudara walikota banda Aceh untuk mempertimbangkan peningkatan dana operasional SATPOL PP dan WH mengingat beban dan resiko kerja yang mereka hadapi, imbuh Irwan.

Selain itu Fraksi PKS memperhatikan perlunya status Kota Banda Aceh sebagai Kota Layak Anak dan mendapat peringkat tertinggi maka kita harus memberikan porsi anggaran lebih besar, tidak boleh mengecil atau menurun.

Soal Pasar Al-Mahirah, Fraksi PKS mendesak agar segala sarana dan prasarana disana untuk bisa segera dilengkapi dan diselesaikan terutama sistem drainase agar ketika hujan tidak lama tergenang air, begitu juga seluruh sarana prasarana penting lainnya, ujar Irwan.

Terakhir, Fraksi PKS turut menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya beberapa tenaga Medis dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh karena virus Covid 19 mereka adalah garda terdepan saat ini dalam perjuangan melawan wabah covid 19, kita berharap semua pihak serius dam menjaga protkes sehingga wabah ini segera berlalu, harapnya.

Komentar

Loading...