Breaking News

Soal PAD Kota Banda Aceh dalam Massa Pandemi, Begini Kata Aminullah

Soal PAD Kota Banda Aceh dalam Massa Pandemi, Begini Kata Aminullah

BANDA ACEH --  Badan Anggaran DPRK Banda Aceh turut menyoroti tentang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh yang meminta Pemerintah Kota Banda Aceh untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memaksimalkan potensi-potensi PAD pada masa pandemi Covid 19 saat ini.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Anggota Badan Anggaran DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad dalam sidang Paripurna yang digelar di Gedung DPRK Banda Aceh, Kamis, 24 Juni 2021.

Menanggapi hal tersebut, Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman, SE, Ak, MM mengatakan, kami sangat sependapat dan dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah ditengah pandemi Covid-19 ada beberapa strategi dan inovasi yang telah dan akan dilakukan diantaranya :

  • Melakukan rapat rutin terkait realisasi PAD perbulan;
  • Melakukan kerjasama antar lintas sektoral dalam rangka peningkatan PAD, salah satunya bekerjasama dengan Kanwil Pajak Aceh dalam rangka pemungutan pajak pusat dan pajak daerah;
  • Optimalisasi sistem digitalisasi;
  • Melakukan sosialisasi secara door to door terhadap wajib pajak dan retribusi dalam rangka peningkatan PAD dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
  • Melakukan pendampingan terhadap wajib pajak untuk membuka gerai digital agar omset usahanya stabil dan otomatis berdampak pada kewajiban perpajakannya;
  • Khusus untuk pajak daerah, sesuai arahan dari korsupgah KPK, Pemerintah Kota bekerjasama dengan Bank  Aceh Syariah pada tahun 2020 telah melakukan pemasangan alat perekam transaksi online sebanyak 30 Unit pada usaha-usaha wajib pajak di wilayah Kota Banda Aceh dan pada tahun ini dilakukan penambahan sebanyak 30 Unit.
  • Pemasangan alat perekam transaksi online ini akan terus dilakukan secara bertahap untuk semua wajib pajak dalam wilayah Kota Banda Aceh.

Terhadap evaluasi potensi dan target PAD, dapat kami sampaikan pada tahun 2021, kami telah melakukan evaluasi secara rutin setiap bulannya, masing-masing OPD pengelola PAD diminta untuk menampilkan data potensi PAD dan masalah-masalah yang timbul saat pemungutan PAD, kata Aminullah dalam sidang Paripurna lanjutan yang digelar pada Jumat, 25 Juni 2021 .

Aminullah melanjutkan, dari hasil evaluasi, data tersebut kita jadikan sebagai bahan penyusunan strategi pemungutan pajak dan retribusi dalam penentuan target pendapatan dimasing-masing OPD sehingga potensi-potensi yang ada dapat dimaksimalkan sebagai sumber pendapatan di masing-masing OPD, tutunya.

Aminullah juga turut menanggapi soal objek pajak air tanah sesuai yang diamanahkan UU No. 28 Tahun 2009, Rancangan Qanun tersebut telah disusun menjadi naskah akademik dan sudah diusulkan kedalam proleg dan diharapkan pada tahun 2021 ini dapat dibahas dan disahkan untuk dijadikan dasar pengutipan pajak Air Tanah.

Kami telah merencanakan menjadi salah satu sumber PAD pada tahun 2022 dengan proyeksi pendapatan sekitar Rp. 300.000.000/tahun dari potensi-potensi sumber air tanah yang dikelola oleh badan usaha seperti hotel, doorsmeer, dan laundry juga perusahaan BUMN seperti PT. PLN yang menggunakan sumber air tanah sebagai pendingin mesin pembangkit listrik, ungkap Walikota itu.

Terhadap Laporan Hasil evaluasi dan realisasi PAD rutin yang telah dilakukan setiap bulannya bersama OPD pengelola PAD untuk disampaikan kepada Badan Anggaran DPRK, kami akan memerintahkan BPKK untuk mengirimkan laporan hasil evaluasi setiap bulannya kepada DPRK dalam rangka fungsi pengawasan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan legislatif dalam upaya peningkatan PAD pada masing-masing OPD.

Terkait evaluasi internal terhadap sinergitas petugas yang mengelola PAD juga rutin kita lakukan pada masing-masing OPD.

Aminullah juga sangat sependapat dengan saran Badan Anggaran DPRK untuk memberikan Reward dan apresiasi kepada SKPK atas kerja keras dan kesungguhannya dalam mencapai target PAD yang telah ditetapkan dan bagi SKPK yang tidak dapat memenuhi target PAD yang telah ditetapkan oleh Pemko Banda Aceh akan diberikan punishment, terang Bang Carlos itu.

Komentar

Loading...