Breaking News

Mantan Keuchik dan Bendahara Keude Bakongan Korupsi Dana Desa Rp. 285 Juta

,
Mantan Keuchik dan Bendahara Keude Bakongan Korupsi Dana Desa Rp. 285 Juta

TAPAKTUAN -- Tim penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Aceh Selatan di Bakongan (Cabjari Bakongan) akhirnya telah melakukan penahanan terhadap mantan Ketua Forkas Aceh Selatan yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) Gampong Keude Bakongan Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan. Selasa, 2 November 2021.

Tersangka yang berinisial LH (53) selaku mantan Keuchik Keude Bakongan serta mantan Ketua DPC Apdesi Aceh Selatan merangkap sebagai Forkas", Sedangkan tersangka yang berinisial RY (43) merupakan mantan bendahara Gampong Keude Bakongan.Sebelum ditempatkan di Rutan Kelas IIB Tapaktuan berstatus tahanan jaksa, kedua tersangka terlebih dahulu dilakukan swab PCR oleh Tim Medis Polres Aceh Selatan.

Kepala Cabang Kejaksaaan Negeri Aceh Selatan, Mohamad Rizky, SH, kepada wartawan mengatakan dua tersangka tindak pidana korupsi, yang ditahan tersebut berinisial LH dan RY, telah mempergunakan anggaran DD Keude Bakongan, tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam APBG/APBG-P dengan pagu anggaran DD tahun 2019, lalu, senilai Rp. 1.034.952.946.

Celakanya, realisasi anggaran itu diduga juga tidak sesuai dengan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dibuat dengan cara tidak melaksanakan sesuai spesifikasi dalam RAB.“Hasil penyidikan, menjadi temuan, diantaranya anggaran untuk pembangunan fisik tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi RAB dan bahkan ada yang tidak direalisasi alias fiktif yakni kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan gampong.

Ironisnya, dengan jabatannya itu kedua tersangka juga diduga mempergunakan sebagian anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi". ungkapnya.

Mohamad Rizky menjelaskan, terhadap tersangka RY sebelumnya telah dilakukan penangkapan Senin (1/11/2021) sekira pukul 16.00 Wib dirumahnya di kawasan Gampong Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah Aceh Selatan. Penangkapan tersebut dilakukan karena yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan sebagai tersangka yang secara patut telah diberikan pihak penyidik", kemudian penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka RY pada hari itu juga sekira pukul 23.00 Wib.

Kedua tersangka dilakukan proses penahanan dalam waktu berbeda, karena satu orang diantaranya RY terpaksa dilakukan upaya paksa (penangkapan) setelah mangkir dari panggilan petugas.

Sedangkan, tersangka LH secara kooperatif memenuhi panggilan penyidik pada selasa (2/11/2021) di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Aceh Selatan di Bakongan pada pukul 11.00 WIB, dan kemudian digiring penyidik menuju Rumah Tahanan Polres Aceh Selatan di Lapas Kelas IIB Tapaktuan.

Bahwa penahanan terhadap tersangka LH dan RY bukan merupakan bentuk kriminalisasi namun sesuai prosedur sebagaimana yang diatur pada pasal 21 KUHP yang dapat menimbulkan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. Kedua Tersangka dititipkan di Rumah Tahanan Polres Aceh Selatan di LP Kelas II B Tapaktuan.

Kedua tersangka yaitu mantan Keuchik Keude Bakongan yang juga mantan Ketua Forkas inisial LH (53) dan bendahara gampong RY (43). Sebelum ditempatkan di Rutan Kelas IIB Tapaktuan berstatus tahanan jaksa, kedua tersangka terlebih dahulu dilakukan swab PCR oleh Tim Medis Polres Aceh Selatan.

Lebih lanjut, Mohammad Rizky mengungkapkan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor instansi berkompeten, kerugian keuangan negara dari dugaan tindak pidana korupsi tersebut kurang lebih sebesar Rp.285 juta.

Untuk selanjutnya pihak penyidik akan bekerja melengkapi berkas perkara dan kemudian melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh," ucapnya

"Atas perbuatan kedua tersangka melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 Tahun dan denda maksimal Rp. 1.milyar rupiah.

Sementara itu, Kuasa Hukum terdakwa, LH dan RY,  Murdani,SH, menyatakan pihaknya terhadap klien atau terdakwa, tetap melakukan pendampingan hukum dengan tuntas dan berupaya yang terbaik.

Langkah yang akan dilakukan dalam kasus yang menjerat terdakwa, kami selaku kuasa hukum, tetap prioritaskan azaz praduga tak bersalah, artinya belum bisa dinyatakan seseorang itu bersalah, sebelum adanya keputusan hukum tetap (inkrah) dipengadilan".pungkasnya.||NB

Komentar

Loading...