Breaking News

Maksimalkan Pelayanan, RSUDYA dan DPRK Aceh Selatan Bahas Kontrak Dokter Spesialis dan Finger Print

,
Maksimalkan Pelayanan, RSUDYA dan DPRK Aceh Selatan Bahas Kontrak Dokter Spesialis dan Finger Print

TAPAKTUAN -- Memaksimalkan dan meningkatkan pelayanan dirumah sakit terhadap pasien merupakan hal yang paling utama, demi upaya tersebut sangat diperlukan dorongan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Aceh Selatan dan berbagai skeholder terkait lainnya.

Hal itu diungkapkan Plt.Direktur RSU Yuliddin Away Tapaktuan, dr.Syahmahdi, Sp.PD, didampingi Kabag Tata Usaha Rabialdi, S.Psi, SE, usai menggelar pertemuan dengan Komisi III DPRK Aceh Selatan diruang Badan Musyawarah (Banmus). Selasa, 16 November 2021.

dr.Syahmahdi menyatakan ada beberapa item yang dibahas, diantaranya terkait intensif kontrak dokter Spesialis, Finger Print dan pelayanan serta operasional genset, di Blud RSUD Yuliddin Away Tapaktuan.

Saat ini dokter defenitif sebanyak 26, yang kita kontrak 7 orang lagi, artinya sesuai kelas kebutuhan rumah sakit regional itu. Mengenai pembayaran jasa bukan dibayar penuh perbulan, namun sistemnya berdasarkan kesepakatan nilai kontrak, jikapun tidak masuk maka dilakukan pemotongan",terangnya

Soal layanan tentu dipastikan prima, rugi kita setingkat rumah sakit regional tipe B tidak ditingkatkan pelayanan terhadap mereka, hal ini semuanya ketenagaaan ditempatkan sesuai pelayanan setingkat kelas B.

Tidak mungkin dipaksakan para dokter tersebut kontrak penuh dirumah sakit, itu namanya kita melepas tempat kerja asalnya, pasti tidak bersedia", yang jelas kontrak itu telah memenuhi syarat".ujarnya

Selanjutnya, terkait pelayanan Finger Print dirumah sakit, pelaksanaanya total domainnya BPJS Kesehatan. Dalam kaitan itu tentu sudah kita berkoordinasi mengenai penggunaan layanan Finger Print tersebut sebab tidak seluruhnya diterapkan kepasien'. Sebab ada pasien tertentu misalnya strok, amputasi dan pasien yang sulit, salah satunya lansia.

Terhadap pasien-pasien tersebut tidak layak harus dipaksakan Finger Print, mudah-mudahan pihak BPJS kesehatan menanggapinya, karena yang menerapkan aturan Finger Print tersebut memang BPJS Kesehatan itu sendiri," Bila rumah sakit tidak menjalankan tentu tidak bisa untuk klaim artinya BPJS tidak membayar". jelas Syahmahdi.

Sementara itu, menurut Ketua Komisi III DPRK Aceh Selatan Martunis bahwa penempatan porsi ketenagaan dokter spesialis dirumah sakit daerah ini sudah memenuhi standar sesuai aturan", Kalau tidak, maka gredt ngak akan kembali meningkat kelas tipe B.

Mengenai pelayanan, kita mendorong pihak manajemen RSUDYA agar adanya peningkatan dengan maksimal, salah satu upaya dengan menambah loket apotik, sehingga tidak ada lagi terjadi antrian panjang atau penumpukan pasien", katanya

Sedangkan layanan lainnya, itu harus sesuaikan dengan regulasi SOP yang ada' seperti halnya keperluan arus listrik ataupun genset, juga harus betul-betul memaksimalkan instalasi,"

Selanjutnya, keberadaan Finger Print yang penerapannya langsung oleh BPJS Kesehatan, memang tujuannya sangat bagus, demi sinkronnya data-data pasien, dalam memudahkan klaim". Alangkah baik, bisa terpadu  pelaksanaan Finger Print terkoneksi dengan SIMRC dirumah sakit tersebut",

Namun jika masih ada perihal yang menjadi kendala atau secara teknis. Maka Komisi III DPRK akan melakukan dorongan dan fasilitasi agar BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan dan manajemen RSUDYA terjalin sinergitasi dalam peningkatan pelayanan kesehatan di RS regional tipe B tersebu". ungkap Ketua Komisi III DPRK Martunis dari PDA.

Adapun pertemuan DPPK Aceh Selatan dan manajemen RSUD Yuliddin Away Tapaktuan tersebut turut hadir Ketua Komisi III, Martunis berserta anggota Rema Mishul Azwa (PNA), Yenni Rosnizar (PPP) dan Helmi Karim (Demokrat), Plt.Direktur RSUYA dr.Syahmahdi, Sp.PD dan Kabag Tata Usaha Rabialdi, S.Psi, SE". ||NB

Komentar

Loading...